Gagasan Negara Kesatuan Indonesia telah Berevolusi
Indonesiaseharusnya.com – Jakarta, Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto menyebutkan gagasan negara kesatuan di Indonesia telah berevolusi sejak kemerdekaan. Mulai dari yang berfokus pada narasi kebangsaan, kesetaraan, sampai dengan aspek teritorial melalui konsep geopolitik.
“Namun perlu juga disadari bahwa gagasan negara kesatuan, gagasan integralistik ini tidak bersifat stagnan tapi ada evolusi panjangnya,” kata Gubernur Andi saat menjadi pembicara pada Mimbar Demokrasi Kebangsaan dalam rangka Memperingati Mosi Integral M. Natsir 3 April 1950 dengan tema “Spirit Transformasi dan Kolaborasi dalam Menjaga Integrasi Nasional” yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI secara daring pada Senin (04/04).
Menurut Gubernur Andi mosi integralistik yang ditawarkan oleh M. Natsir merupakan salah satu pilar bagi Indonesia, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai hari ini bisa menjadi salah satu konsensus dasar untuk memperkuat gagasan kebangsaan ke depan.
Gubernur Andi juga mencoba menyederhanakan proses evolusi panjang dari tahun 1945 sampai dengan hari ini. Bermula pada sidang pertama dan kedua BPUPKI, terutama dari Supomo menawarkan negara integralistik dan komitmen bersama tentang ideologi pancasila yang akhirnya tertuang di Pembukaan UUD 45.
Kemudian, posisi M. Natsir menjadi penting ketika mengeluarkan mosi integral yang oleh Bung Hatta disebut sebagai proklamasi kedua untuk mengkritik bentuk negara serikat, negara federal, republik indonesia serikat, hasil perundingan Indonesia dengan Belanda. “Nah ini menjadi salah satu tonggak dimana komitmen ini kemudian tidak goyah dari sejak pak natsir mengungkapkan mosi integral tahun 1950 sampai hari ini,” kata Gubernur Andi.
Selain itu, ada empat tokoh utama di Indonesia, yakni M. Natsir, Supomo, Moh Yamin, dan Bung Karno yang memiliki titik fokus pada masing-masing gagasan. Titik fokus pada gagasan M. Natsir adalah persatuan bangsa, sedangkan Supomo fokus pada kesetaraan antar golongan.
“Ada Pak Yamin tentang pembagian kekuasaan pusat dan daerah, lalu kalau Bung Karno sebetulnya banyak gagasan-gagasan negara kesatuannya, tapi kemudian cenderung nanti diujungnya ketika hari lahir Lemhannas 20 Mei 1965, ya Bung Karno kemudian menyisipkan gagasan besar tentang geopolitik,” kata Gubernur Andi.
Selain pidato Bung Karno tentang geopolitik yang akhirnya membentuk Lemhannas RI pada 20 Mei 1965, di masa orde baru gagasan juanda tentang negara kepulauan, wawasan nusantara semakin diperkokoh dengan adanya UNCLOS tahun 1982. Kemudian sampai hari ini telah muncul beberapa gagasan tentang pemerintahan daerah yang sebelumnya sangat diwanti-wanti oleh M. Natsir untuk dilakukan pengembangan dan pengkajian secara hati-hati.
Adapun beberapa undang-undang pemerintahan daerah yang muncul sampai hari ini, antara lain UU Pokok Pemerintahan Daerah tahun 1974, setelah reformasi ada UU Pemerintah Daerah tahun 1999, UU Otonomi Khusus Aceh dan Provinsi Papua, setelah perundingan damai Helsinki dikeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh, lalu tahun 2022 ada revisi dari Otonomi Khusus Papua.
Gubernur Andi juga menyebutkan ada hal yang penting untuk dicatat, yaitu tentang pendalaman secara teknokratik negara kesatuan melalui program-program pembangunan infrastruktur.
“Di September 2011 ada MP3EI, di 2014 ada poros maritim dunia yang kemudian dilanjutkan dengan perencanaan strategis untuk program-program strategi, strategis nasional sebagai revisi dari gagasan MP3EI yang dulu dirancang di masa presiden SBY,” kata Gubernur Andi.
Linimasa yang disebutkan oleh Gubernur Andi menunjukkan bahwa telah terjadi evolusi tentang negara kesatuan, terutama dari gagasan dasar, nilai-nilai geopolitik, lalu bentuk-bentuk hubungan antara pusat dan daerah, sampai akhirnya muncul gagasan untuk memperkuat negara kesatuan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, baik itu MP3EI, proyek strategis nasional, atau gagasan presiden Joko Widodo tentang Poros Maritim Dunia.
Hadir pula secara daring dalam Mimbar Demokrasi Kebangsaan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim segaf Al-Jufri, MA., Presiden PKS H. Ahmad Syaikhu, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. Jazuli Juwaini, MA., Wakil Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nurwahid, MA., Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Dr. H. Adian Husaini, M.Si., Cendekiawan Muslim Prof. Dr. Azyumardi Azra, Ma., CBE., dan para pimpinan serta anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Biro Humas lemhanas RI
