Pemilu 2024 dan 2029, Peluang Indonesia Matangkan Demokrasi

Caption Foto: Gubernur Lemhannas RI saat memberikan sambutan pada Seminar Nasional PPRA 63 Lemhannas RI di Auditorium Gadjah Mada.

Indonesiaseharusnya.com – Jakarta, Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto menyebutkan Indonesia memiliki peluang untuk mematangkan demokrasi dengan menjalankan pemilu demokratis di 2024 dan 2029. “Sehingga nanti total di 2029, seperti yang tadi Presiden Jokowi sampaikan, kita akan berhasil melakukan tujuh pemilu demokratik berturut-turut yang diharapkan akan mematangkan demokrasi Indonesia,” kata Gubernur Andi.

Menurut Gubernur Andi, Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 63 Lemhannas RI yang mengangkat tema “Tantangan Pemilu 2024: Mereduksi Politik Identitas” akan memberi pengaruh besar pada pelaksanaan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Demokrasi merupakan mandat dari sila keempat Pancasila yang mengharuskan pemerintah menghasilkan sistem pemerintahan berbasis kerakyatan dan dilakukan secara musyawarah mufakat. Sehingga, diharapkan dengan melaksanakan demokrasi sebagai implementasi sila keempat yang menguatkan sila ketiga, Indonesia dapat berhasil menguatkan peradaban politik yang berdasaran kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hal tersebut juga diharapkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dengan prinsip keadilan yang diinginkan sesuai dengan pancasila sila kelima.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Andi juga menyebutkan banyak hal yang harus dipikirkan untuk memperkuat pemilu. “Kita harus berpikir banyak hal, sehingga nanti diharapkan pemilu bagian dari kematangan demokrasi, bagian dari ruang dialog partisipasi publik yang terbuka lebar,” kata Gubernur Andi.

Menurut Gubernur Andi, hal-hal yang perlu dipikirkan sebagai upaya mencegah tantangan demokrasi, antara lain sistem pemilu, budaya politik, dan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu.

“Pemilu akan kuat secara demokrasi prosedural. Yang paling penting pemilu akan kuat dari segi demokrasi substantif,” kata Gubernur Andi.

Oleh sebab itu, sesuai arahan Presiden, Lemhannas RI secara perlahan dan bertahap akan mengusulkan beberapa regulasi terkait cara meniadakan kampanye-kampanye yang mengandalkan politik identitas. Selanjutnya, memperbaiki dan meningkatkan kualitas kampanye politik dengan cara mengadopsi teknologi, sehingga proses digitalisasi demokrasi akan menyederhanakan proses penyelenggaraan pemilu ke depan. Di sisi lain, juga dapat meningkatkan kualitas kampanye.

Melalui tahapan tersebut, diharapkan kampanye lebih terarah, untuk meningkatkan ruang partisipasi publik dan meningkatkan dialog tentang kebijakan program yang bermanfaat bagi rakyat pemilih.

“Pada dasarnya karakter yang akan diberikan oleh PPRA 63 adalah rekomendasi kajian dalam bentuk regulasi tadi seperti arahan Presiden, yang juga nanti berharap betul-betul bisa mengoptimalkan teknologi digital yang sudah berkembang,” tambah Gubernur Andi.

Adapun Seminar Nasional PPRA 63 Lemhannas RI dilaksanakan secara hibrida di Auditorium Gadjah Mada Lemhannas RI dengan menampilkan empat narasumber, yakni Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Dr. Bahtiar, M.Si, dan Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia Dedy Permadi, PhD.

Selain para narasumber, hadir pula dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Purwadi Arianto, M.Si., Deputi Pendidikan Lemhannas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P., Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., beserta para pejabat Lemhannas RI.

Narahubung: Maulida (082229125536) / Endah (081316072186)

Biro Humas Lemhannas RI
Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110
Telp. 021-3832108/09
http://www.lemhannas.go.id
Instagram : @lemhannas_ri
Facebook : lembagaketahanannasionalri
Twitter : @LemhannasRI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.