Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Serahkan DIPA dan TKDD Tahun 2022
Indonesiaseharusnya.com – Jakarta, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin beserta Kabinet Indonesia Maju, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta pada hari senin (29/11/2021).
Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 dilaksanakan secara tatap muka dan virtual dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.
“Dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dengan ini, saya serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2022,” kata Jokowi dalam penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKDD tahun 2022, Senin (29/11/2021).
Jokowi juga mengingatkan kepada kita semua jangan bereuforia berlebihan karena kita masih dalam pandemi dan harus tetap waspada terhadap virus Covid- 19, dan di tahun yang akan datang pandemi ini masih menjadi perhatian khusus bagi dunia dan juga bagi negara kita.
“Kita harus tetap waspada karena pandemi belum berakhir. Dan di tahun 2022 pandemi COVID-19 masih menjadi ancaman dunia dan juga ancaman bagi negara kita, Indonesia. Selain varian lama, di beberapa negara telah muncul varian baru, Varian Omicron yang harus menambah kewaspadaan kita.” paparnya
Dengan demikian, untuk menghadapi ketidakpastian tahun 2022, pemerintah merancang APBN Tahun 2022 yang baik. Kita harus menunjukkan aksi nyata, komitmen kita pada green dan sustainable economy. Pemerintah harus selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.
“APBN Tahun 2022 memiliki peran sentral sebagai presidensi G20 kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Presiden juga menambahkan enam kebijakan utama yang akan menjadi focus kedepan untuk mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural.
“Kita akan fokus pada enam kebijakan utama. Yang pertama, melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Yang kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Ketiga, peningkatan SDM yang unggul. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Yang kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien.” pungkasnya.
(Adil)
