Presiden RI Joko Widodo Diberikan Dua pertanyaan Dalam pertemuan KTT APEC 2021
Indonesiaseharusnya.com – Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menghadiri KTT APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialogue with Economic Leaders secara virtual yang dituan rumahi oleh New Zealand.
Dalam pertemuan yang berlangsung semalam, Presiden Joko Widodo diajukan dua pertanyaan oleh para pelaku usaha yaitu Captain of industries APEC. Pertanyaan pertama adalah tentang prioritas – prioritas utama setelah berakhirnya covid-19 termasuk dalam bagaimana penyelesaian vaksinasi di Indonesia.
Dia mengatakan bahwa peningkatan inklusi keuangan merupakan prioritas. Di tahun 2021, Indonesia memberikan pinjaman lunak dan bantuan lebih dari USD4 miliar bagi 17,8 juta UMKM dan usaha kecil perorangan yang terdampak pandemi.
“Digitalisasi UMKM di kawasan Asia Pasifik akan makin cepat didukung oleh pembangunan infrastruktur digital, perluasan konektivitas digital secara inklusif, dan peningkatan literasi digital pelaku UMKM,” imbuhnya.
Jokowi berfokus pada peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mempercepat pemulihan ekonomi inklusif. Menurutnya, bergeraknya UMKM tidak hanya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat penghasilan rendah, namun juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar.
Pertanyaan kedua yang disampaikan adalah bagaimana caranya kita membuat sebuah tantangan menjadi peluang terutama untuk bisa mengikut sertakan kelompok minoritas seperti perempuan, pelaku usaha kecil menengah dan indigenous people atau penduduk penduduk yang belum masuk ke sistem ekonomi dunia.
“Tahun 2019, UMKM berkontribusi terhadap 52% PDB Asia Pasifik dan berhasil menyerap 50% tenaga kerja. Di Indonesia, 64% pelaku UMKM adalah perempuan. Artinya, memberdayakan UMKM di Indonesia juga memberdayakan perempuan,” kata Jokowi dikutip dari siaran pers sekretariat presiden, Jumat (12/11/2021).
Selain itu, Indonesia juga terus bekerja keras mendukung transformasi digital UMKM selama pandemi. Sebanyak 8,4 juta UMKM di Indonesia telah memasuki ekosistem digital, termasuk 54% UMKM perempuan.
Seharusnya, Pemerintah lebih memfokuskan ekonomi pembangunan disektor maritim karena luas negara republik Indonesia dua pertiganya adalah lautan dan sebagian besar pelaku usaha ekonomi dibidang kemaritiman di Indonesia juga termasuk dalam pelaku usaha kecil menengah yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah. (Adil.Red)
